Home Info Trikora: Mewujudkan Indonesia yang Utuh

Trikora: Mewujudkan Indonesia yang Utuh

81

Visi nasionalisme Indonesia bersatu gagasan Bung Karno yang tersirat dalam sebuah surat tulisan tangannya sendiri pada tanggal 19 desember 1963 yang dialamatkan kepada seluruh patriot bangsa yang berada di medan laga dalam rangka pembebasan Irian Barat menyatakan: “Marilah kita bertaliwanda menjadikan Irian Barat sebuah Zamrud indah yang melintasi khatulistiwa dalam sabuk Indonesia”

Jika sejenak kita menundukan kepala kita dan merenungkan apa yang ditulis Bung Karno di atas, sepatutnya kita akui bahwa permasalahan Irian Barat atau Papua yang rumit telah diringkaskan dalam sebuah ungkapan hatinya sebagai seorang pemimpin bangsa, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bahwa menjadikan Papua sebuah Zamrud indah yang melintasi khatulistiwa dalam sabuk Indonesia.

Begitu berhargakah Papua pada hati seorang presiden negara Republik Indonesia sehingga pernyataannya mengikatkan Papua dalam sebuah tempat khusus dan berharga dalam sabuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Inilah awal dari sejarah terjadinya sepak terjang Negara Republik Indonesia bertarung mati-matian baik di zona politik nasional dan internasional untuk mempertahankan irian barat dalam sabuk Indonesia. Dalam rangka perhatian kepada Irian Barat sebagai wilayah rebutan politik dengan negara Belanda pada sebuah forum internasional yang diprakasai oleh Amerika Serikat melalui sebuah kesepakatan BUNKER PLAN (Gagasan seorang yang bernama bunker – bekas Dubes AS yang mencontohi cara plebisit Amerika Serikat menguasai Hawai ata perintah John F. Kennedy-Presiden Amerika Serikat) maka NEW YORK AGREEMENT (1962) ditandatangani Belanda Indonesia untuk mengakhiri sengketa politik atas Irian Barat.

Jika kita telusuri dengan cermat tentang seluruh proses penguasaan negara Republik Indonesia di atas tanah Irian Barat tentu saja kita patut pertanyakan kemanakan ungkapan hati Bung Karno tentang Papua yang sangat memenuhi prinsip kemanusiaan yaitu orang-orang Papua adalah warga negara dan tumpah darah dari sebuah negara Indonesia dan yang kedua bahwa tanah Irian Barat memenuhi prinsip teritorial sebuah negara merdeka yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari sabang sampai Merauke. Wajarkah penguasaan atas tanah Irian Barat sebuah zamrud indah? inilah pelajaran dari sejarah yang patut diilhami oleh para pemimpin Negara Republik Indonesia di zaman modern untuk mendengar kata hati kemanusiaan yang luhur tentang penghargaan nilai-nilai dari sebuah jati diri anak negeri Indonesia yang selalu merindukan pelukan ibu pertiwi dengan kasih sayang kemanusiaan.

Perjalanan sejarah di tanah Irian Barat sejak Trikora telah dianggap usang termakan waktu karena Papua telah berada dalam bingkai kemerdekaan Indonesia melalui Pepera tahun 1969, sehingga segala sepak terjang penguasa dan pelaksana kekuasaan di tanah Irian Barat menyepelekan unsur penting cinta rakyat dan tanah Papua seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno, Papua adalah Zamrud indah dalam sabuk Indonesia. Siapapun, pasti akan bangga menjadi anak negeri Papua yang dicintai oleh Ibu Pertiwi, karena kasih sayang dalam wujud cinta yang tak akan luntur dalam satu tumpah darah Indonesia merdeka sepanjang perjalanan sejarah Indonesia merdeka. Namun demikian sejarah kekuasaan di tanah Irian Barat masih meninggalkan bekas sebuah “kejahatan kemanusiaan-The serious crime of humanity” sejak Trikora dan diteruskan oleh pemerintah orde baru sesudah Pepera 1969 hingga reformasi Indonesia tahun 1998.

Jika sejenak hari ini, ketika menyongsong 56 Tahun Trikora di Tanah Irian Barat, kita patut mempertanyakan Qua Vadis Papua? Kemanakah Papua hari ini?

Renungan sejarah memberikan makna tentang koreksi terhadap kebijakan masa silam dan penyatuan visi masa depan dalam konteks Trikora adalah wujud kesatuan nasional yang kokoh. Dengan kata lain apabila menjadikan Irian Barat menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia maka di zaman modernisasi menuju terbentuknya masyarakat sipil atau civil society yang kuat maka Negara Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya dalam menentukan masa depan rakyat Papua secara bersama dalam wujud kesatuan civil society Indonesia yang kuat memasuki era modernisasi dan teknologi canggih.

Hal ini baru dampak setelah seabad lebih Papua dibebaskan dari kekuasaan penjajahan Belanda, pemerintahan presiden Jokowi berkomitmen untuk membuka keterisolasian tanah papua agar seluruh masyarakat Papua dapat menerima dan merasakan efek pembangunan secara merata. Selain itu presiden Jokowi telah menaruh perhatian khusus terhadap Papua dan terus menerus menginjak bumi Papua tanpa mempertanyakan unsur kepatutan protokol kepresidenan sebuah negara karena hatinya terisi rasa cinta anak bangsa dan rakyat Indonesia dimana saja termasuk masyarakat Papua.

Presiden memeluk dan menggendong anak-anak Papua yang ditemuinya, apakah tidak cukup hati seorang kepala negara yang ingin anak bangsanya sehat dan sejahtera, tersentuh oleh zaman yang berubah, menikmati kesehariannya seperti anak-anak negeri di belahan negeri Indonesia lain. Kebijakan Presiden Jokowi sepatutnya dipandang sebagai sebuah tindakan nyata pembebasan Irian Barat sebenarnya dalam artian seluruh masyarakat Irian Barat harus benar merasa memiliki dan dimiliki oleh Indonesia. Jawaban atas derita dan jeritan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan makin teratasi dengan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi Jokowi hal mana perhatian Presiden kepada Papua sangatlah penting artinya dalam rangka menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa yang kokoh.

Alhasil kejadian awal Desember 2018 sangat mengejutkan seluruh tumpah darah Indonesia bahwa telah terjadi pembantaian 17 (tujuh belas) orang pekerja jalan dan Jembatan Trans-Papua di Kabupaten Nduga. Berita mengejutkan ini memberikan berbagai reaksi di daerah maupun dipusat. Pemerintah mengirim pasukan untuk mengejar pelaku yang disinyalir adalah Kelompok Kriminal Bersenjata. Ada pula informasi bahwa yang melakukan pembantaian 17 orang pekerja PT Ista Karya adalah oleh pasukan gerilya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya pengganti Kelly Kwalik (alm). Masyarakat luas memberi tanggapan bervariasi, ada yang mengutuk pembantaian itu tetapi ada pula mendukung peristiwa buruk itu katanya demi perjuangan Papua merdeka.

Tentu saja segala tindakan manusia entah baik atau buruk senantiasa berhadapan dengan resiko yang juga berujung baik dan buruk. Jika Presiden Jokowi bertujuan menolong orang Papua dari keterbelakangan adalah sebuah perjuangan kemanusiaan yang bertujuan memberikan kelayakan kepada seseorang untuk merasakan hak dirinya sebagaimana layaknya orang lain di dunia modern, apakah itu sebuah tindakan kriminal atas tuntutan merdeka yang bertujuan identik yaitu menyediakan kelayakan atas hak dan martabat manusia yang dapat perhatian.

Entahlah, siapapun yang bertanggung jawab atas pembantaian 17 orang sipil pekerja jalan Trans-Papua dan tidak terkecuali apapun tujuannya, seseorang (siapapun dia) ketika tidak mampu mempertahankan dirinya dari sebuah tindakan semena-mena dengan mempergunakan alat-alat yang membahayakan nyawa, dia mendapat perlindungan hukum, dan kepada orang atau pihak yang menyerangnya tetap dikenakan konsekuensi hukum. Di dalam perang, apapun tindakan musuh bahwa sasaran peluru adalah kepada lawannya yang sama statusnya.

Dengan kata lain pembantaian di atas dapat dikategorikan tindakan kriminal serius yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sipil yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum manapun di semua negara di dunia termasuk UUD 1945 di Indonesia. Sepanjang berita-berita pembunuhan di Tanah Papua, sejak tahun 1961 hingga tahun 2018, pembantaian di Nduga adalah peristiwa pertama yang melibatkan nama Organisasi Papua Merdeka. Inilah kedua harga mati bertemu, dan rakyat sipil menjadi korban atas tuntutan-tuntutan yang belum terpecahkan jawabannya.

Sekali lagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat tantangan di-Intritas. Pemahaman sejarah atas berbagai konflik di tanah Papua harus mendapat perhatian serius, terutama hikmah integrasi Papua kedalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bertujuan mengangkat nilai-nilai luhur kemanusiaan yaitu seperti zamrud indah dalam sabuk Indonesia. Tujuan Trikora tidak semata-mata pembebasan teritorial tetapi adalah pembebasan seluruh rakyat Papua dari penjajahan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan; untuk menempatkan diri dalam strata masyarakat sosial yang berkualitas dan bermartabat.

Sejarah Trikora juga hendaknya mendapat kelayakan dalam program-program pemerintah untuk merubah Papua sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu Indonesia yang utuh dari Merauke sampai Sabang. Demikianpun seluruh kebijaksanaan di Tanah Papua dalam era otonomi khusus, para pemimpin harusnya bersatu dengan rakyat untuk memperjuangkan masa depan bersama. Kini terlihat pemimpin hanya mampu berdasi dan berorientasi dana, meluapkan rakyat dalam perjuangannya sendiri. Ingatlah, Trikora dianggap sudah selesai, gemanya bergaung terus, otonomi khusus akan berakhir segera (tinggal hitungan jari saja), rakyat Papua masih terbengkalai, kepatuhan apakah yang akan dipertanggungjawabkan jika seluruh kewenangan sudah dilimpahkan kepada orang Papua namun kondisinya masih tetap sama? apakah akan ada tangan besi lagi di Tanah Papua? Status Quo Papua akan terus menjadi perdebatan nasional dan internasional, sementara seluruh sistem pemerintahan masih tersumbat dan lumpuh tidak dapat menyatakan diri mampu mengawal kebijakan untuk kepentingan rakyat.

Membangun Papua adalah perjuangan sesungguhnya. Menyejahterakan rakyat Papua adalah kemerdekaan itu sendiri. Apapun tujuan perjuangan, kesejahteraan dan keselamatan warga negara adalah tujuan utamanya. Baik di Indonesia merdeka ataupun nanti di Papua Merdeka (impian) tujuan prioritas nya adalah rakyat Papua sejahtera, aman dan adil makmur. “Struggle never dies-Perjuangan tiada akhir”

Share Now!