Home Info Sebuah Komentar Kritis: ‘Resolusi Damai demi Pembebasan untuk Perang Papua ‘

Sebuah Komentar Kritis: ‘Resolusi Damai demi Pembebasan untuk Perang Papua ‘

1668

Sebuah Opini dari Veronica Koman dipublikasi dalam harian The Jakarta Post pada 19 Desember 2018 lalu dengan judul Resolusi Damai untuk Perang Papua demi Pembebasan telah mengundang komentar kritis.

Pandangan Veronica Koman telah cenderung pada pihak tertentu dan salah dalam menilai sebuah keadaan. Bukan hanya karena upayanya untuk membenarkan pembunuhan warga sipil dan militer Indonesia di Nduga, tetapi juga penggambaran yang terkesan terlalu terburu-buru tentang situasi umum Indonesia dan Papua.

Pendapatnya keliru karena telah menggambarkan pembunuhan brutal di Nduga sebagai bagian dari perang untuk pembebasan Papua Barat, ia mengatakan bahwa pembunuhan brutal di Nduga terjadi untuk mencapai tujuan Papua Merdeka.

Saat pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengejar penjahat bersenjata yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Nduga, Veronica Koman, yang mengaku sebagai pengacara, bersikeras membela separatis sebagai pejuang tanpa landasan hukum apa pun. Tentu pernyataannya agak mengecewakan karena pada saat seperti ini, yang paling penting bagi keluarga yang menjadi korban di Nduga adalah pelaku pembunuhan brutal ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Veronica Koman juga telah mengundang propaganda melalui judul opini yang dibuatnya. Karena sangat jelas bahwa ia berusaha memikat para pembaca dan menyakinkan bahwa kondisi di Papua penuh dengan tekanan dan telah menggambarkan kondisi yang buruk. Judul opini yang dibuat Veronica Koma telah menggiring opini agar negara asing dapat mengintervensi kasus di Papua Barat atau menjadikan kemerdekaan sebagai satu-satunya solusi agar tidak terjadi konflik di Papua. Persepsi Veronica Koman tentu saja sebuah hal yang tidak masuk akal.

Veronica Koman juga berpendapat bahwa saat ini ada dorongan kuat, terutama dari Pemuda Papua, untuk resolusi damai terhadap konflik Papua melalui peningkatan hak penentuan nasib sendiri. Veronica Koman juga berpegang pada persepsinya sendiri tentang “konflik Papua” dan penentuan nasib sendiri adalah “solusi yang cocok” untuk menyelesaikan “konflik”.

Ada dua hal yang menjadikan pernyataan yang diberikan Veronica adalah pernyataan yang salah. Pertama, Veronica Koman menggambarkan bahwa di seluruh Papua telah merasakan konflik Papua sebagai kasus yang dominan, tentu saja hal itu tidak bisa dibuktikan karena konflik di Papua tidak benar terjadi. Veronica Koman menarik kesimpulan terlalu cepat terhadap beberapa peristiwa yang terjadi dan secara antusias mengangkatnya sebagai salah satu bentuk perjuangan kelompok separatis Papua.

Sebaliknya, jika ada konflik, maka hampir 2,9 juta orang di Papua dan Papua Barat – kecuali untuk penjahat bersenjata yang dimuliakan Veronica Koman – akan kesulitan menikmati banyak pembangunan yang telah disediakan di Papua, dari pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih rendah.

Kedua, Koman berbicara tentang penentuan nasib sendiri tetapi tidak memberikan poin mengenai hubungan pembantaian Nduga terhadap warga sipil oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan keseluruhan kerangka kerja politik kelompok separatis Papua yang saat ini terjadi di Papua. Oleh karena itu, jelas bahwa penilaian Koman terhadap kasus di Nduga cukup tergesa-gesa.

Penentuan nasib sendiri memang merupakan konsep penting yang dibawa ke abad ke-20. Di bawah hukum internasional, prinsip tersebut telah didefinisikan sebagai kebutuhan untuk memperhatikan kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas dalam konteks kolonial. itu diakui sebagai norma internasional mendasar di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga, itu diabadikan di bawah Deklarasi Hubungan persahabatan PBB tahun 1970. prinsip ini sangat penting karena membantah praktik kolonialisme dan imperialisme selama ratusan tahun.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dianggap sebagai ekspresi penentuan nasib sendiri. Proklamasi adalah ekspresi politik rakyat Indonesia terhadap tekanan penjajahan dan tatanan politik internasional yang diskriminatif yang memihak kekuatan kolonial.

Sayangnya, telah ada penolakan terus-menerus atas rasionalitas historis dan hukum ini dari para pendukung separatis. sama halnya, Koman mengklaim dan membingkai gambar bahwa orang Papua tidak pernah menjadi bagian dari proses Indonesia untuk menjadi bangsa dan oleh karena itu, orang Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri karena mereka saat ini masih di bawah pendudukan dan provinsi tersebut adalah jajahan Indonesia

Pernyataan ini keliru karena kenyataan sejarah dan politik Indonesia saat ini mengingkari hubungan kolonial.

Karena pra-proklamasi Konstitusi Belanda tidak pernah mengecualikan Papua dari Hindia Belanda, maka Indonesia merangkum semua wilayah yang dijajah oleh Hindia Belanda, termasuk Papua, ketika Soekarno dan M. Hatta membuat proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Tentu saja hal semacam ini ditegaskan oleh Prinsip Hukum Internasional Uti Possidetis Juris, yaitu negara-negara berdaulat baru harus memiliki perbatasan yang sama dengan yang dimiliki daerah mereka sebelum kemerdekaan.

Koman juga menuduh Pepera sebagai “kesalahan fatal”. Tuduhan tidak berdasar ini menunjukkan kegagalan untuk memahami Pepera sebagai bagian dari solusi integral untuk konflik Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian New York tahun 1962. Hasil perjanjiannya pun menegaskan, bukan menentukan, bahwa Papua adalah bagian dari Republik Indonesia.

Jika Pepera adalah kesalahan, Belanda pasti sudah menolak hasilnya. Sebagai bagian dari perjanjian New York 1962, Belanda adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk mengajukan pernyataan ‘kesalahan’ semacam itu.

Fakta menunjukkan bahwa Belanda menerima hasil keputusan Pepera dan tidak ada satupun negara yang memberikan suara kontra dengan Resolusi Majelis Umum 2504 tahun 1969.

Papua dan orang Papua telah lama secara sengaja dibingkai oleh kelompok separatis baik dari dalam Papua maupun kelompok separatis di luar negeri yang mengatakan hal yang selalu sama, mereka belum menerima hak untuk menentukan nasib sendiri. Tentu saja pernyataan yang lagi-lagi tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab.

Sebaliknya, anjuran mereka adalah gerakan pemisahan diri secara sepihak yang tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional. Gerakan tidak akan pernah berhasil dan Kasus Catalan di Spanyol adalah salah satu contoh yang bagus jika berkaitan dengan kasus di Papua Barat.

Daripada menyebarkan dan membingkai ekspektasi yang salah secara internasional, lebih baik bagi kita, sebagai orang Indonesia, untuk berkontribusi dan bekerja sama membangun Papua yang lebih baik.

Share Now!