Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi korban dalam aksi penyerangan oleh 50-70 orang KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) Kamis 7 Maret 2019 pukul 08.00 WIT. Saat penyerangan terjadi, 25 tentara sedang mengatur transportasi di Distrik Mugi. Mereka ditugaskan menjaga keamanan agar infrastruktur Trans Papua, yang menjangkau 4.330 km dan menghubungkan distrik-distrik yang terisolasi di Papua, cepat selesai.

Penyerangan ini merupakan lanjutan dari rangkaian teror dan aksi brutal KKSB. Setelah membunuh 19 warga sipil pada Desember lalu (kasus ‘Pembantaian Nduga’), KKSB mengancam akan membunuh semua orang non Papua yang masih ada di Nduga dan mendeklarasikan perang dengan Indonesia. Pada 2018, KKSB telah melancarkan 20 serangan, yang menyebabkan 40 orang tewas, mayoritas korban adalah warga sipil.

KKSB juga membuat masyarakat takut lewat penyebaran hoax di media sosial, salah satunya soal bom kimia di Papua oleh TNI dan foto editan helikopter TNI yang menyebabkan 1.300 warga lokal Nduga mengungsi ketakutan.

Siklus kekerasan KKSB di Papua sudah ada sejak tahun 1970, saat kelompok paramiliter Papua yang dibentuk Belanda di doktrin dengan janji kemerdekaan negara boneka lewat politik devide et impera.

Sersan Mirwariyadin, Sersan Yusdin dan Sersan Siswanto Bayu Aji dibunuh saat TNI kalah jumlah dari KKSB. 22 anggota TNI lainnya berhasil memukul mundur KKSB dan mengamankan lokasi. 7-10 anggota KKSB tewas, namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh KKSB. TNI berhasil mengendalikan situasi dan aktivitas berjalan normal.

Sersan Yusdin (23), korban termuda, baru ditugaskan di Papua sekitar dua minggu yang lalu. Ia adalah tulang punggung bagi empat adiknya dan berasal dari keluarga kurang mampu di Sulawesi Selatan. Status Facebook “Bobo yang tenang sayang, bahuku selalu menopangmu” ditulis oleh kekasih Yusdin, Atik Candrawaty, yang tegar mengetahui kabar duka tersebut. Ia pun mengunggah foto Sersan Yusdin menyandarkan kepala di bahunya.

Alasan Politik Dibalik Penyerangan

Penyerangan KKSB ini terjadi lima minggu sebelum Pemilu, pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Dengan memicu konflik dan menjatuhkan lebih banyak korban, KKSB telah memanfaatkan publisitas dari iklim politik yang ada.

KKSB juga terlibat konflik politik dan perang popularitas dengan ULMWP (kelompok Papua merdeka lainnya yang aktif membawa isu Papua ke PBB) untuk mendapatkan dukungan internasional. Pada Januari 2019 lalu, ULMWP menyerahkan petisi yang mereka klaim berisi 1,8 juta tanda tangan orang Papua untuk diadakan referendum ke Dewan HAM PBB melalui delegasi Vanuatu (25/1). Hingga sekarang, keaslian tanda tangan petisi tersebut masih dipertanyakan keabsahannya.

HAM dan Pembangunan di Papua

Pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Papua. Pemerintah juga telah mengalokasikan 8,36 triliun lewat dana otonomi khusus Papua pada 2018, di luar anggaran nasional dan regional.

Setelah rezim militer Presiden Soeharto berakhir, Papua mendapat otonomi khusus pada 2001 dan pembangunan ekonomi menjadi fokus pemerintah dengan membangun: 48 bandara, 15 pelabuhan, 1.093 pusat kesehatan, 115 rumah sakit dan mengaliri 72.04% daerah dengan listrik. Pada 2018, Indonesia membuat terobosan menurunkan harga bahan bakar sebesar 75% dalam kebijakan BBM 1 harga.

Otonomi khusus Papua memberikan sejumlah hak istimewa bagi orang asli Papua (OAP). Antara lain, hanya OAP yang berhak menjadi gubernur, walikota, bupati dan posisi pejabat publik lainnya. Semua perusahaan yang beroperasi di Papua wajib mempekerjakan 70% OAP. Bahkan Papua menunjukkan pertumbuhan HDI tertinggi di Indonesia, melebihi rata-rata nasional sebesar 0,89%.

Kunjungan terbaru dari Dewan Gereja Dunia (WCC) ke Papua pada Februari 2019 menyimpulkan bahwa ada perubahan besar dengan dibukanya akses bagi orang asing ke Papua. Pimpinan WCC, Peter Prove di pertemuan Dewan HAM PBB, Jenewa (7/3) menyatakan bahwa ideologi nasional Indonesia, Pancasila, dapat dijadikan dasar untuk dialog damai antara pemerintah Indonesia dan perwakilan Papua.

Share Now!